Ketahanan Nasional

 Prospek Pendidikan Militer di Indonesia

            Pendidikan merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu. Pendidikan tidak hanya mengenai pembelajaran yang dilakukan di sekolah, di sebuah lembaga, dan juga di sebuah perguruan tinggi saja. Seperti halnya pendidikan dalam upaya untuk bela negara merupakan hal yang sangat penting dilakukan, sebagai contoh yaitu pendidikan milliter. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara Korea, Amerika Serikat, dan Israel, mereka bahkan melakukan wajib militer kepada seluruh warganya. Hal ini mereka lakukan agar pertahanan yang mereka miliki menjadi semakin tangguh bahkan kekuatan militer mereka juga menjadi sangat ditakuti.

            Menurut sejarahnya kemerdekaan di Indonesia sendiri tidak luput dari agresi militer yang juga sudah di bentuk dari dahulu, sebagai contoh yaitu Badan Keamanan Rakyat (BPR). Namun pada zaman dahulu belum ada senjata yang memadai sehingga prajurit-prajurit yang terlibat dalam perang melawan para penjajah dengan mudah di kalahkan oleh penjajah. Seiring berjalannya waktu, militer di Indonesia sendiri mengalami perubahan yang sangat drastis yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintah Indonesia berencana untuk membuat komponen sebagai cadangan militer, agar misalnya pada saat perang terjadi dan komponen utama yaitu TNI, kemudian Polisi, dan badan militer lainnya sudah habis, maka dengan siap rakyat Indonesia juga bisa terlibat dalam perang tersebut. Di Indonesia sendiri telah di buat Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Tenaga Cadangan Militer. Jika RUU itu disahkan, maka warga Indonesia harus siap mengikuti wajib militer, ungkap Joko Widodo. (Tempo.co diakses pada 19 Mei 2015, Pukul 12.30).

Segala upaya yang dilakukan di dalam hal pendidikan militer tersebut agar dapat membuat memperkuat Ketahanan Nasional di Indonesia ini. Selain itu pendidikan militer yang dilakukan juga dapat membentuk kedisiplinan dan juga membentuk sikap mental yang kuat serta dapat membentuk karakter yang tegas, cepat dan tanggap dalam kondisi apapun. Dengan demikian diharapkan seluruh Rakyat Indonesia bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Di dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, masih banyak juga pihak yang tidak mendukung. Dari segi finansial banyak anggaran dana yang perlu di keluarkan sebab banyaknya jumlah Warga Negara Indonesia ini. PBB juga menolak terhadap kegiatan wajib militer tersebut, dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia dan PBB menganggap penyelesaian konflik antar suatu Negara tidak harus dilakukan dengan angkat senjata atau perang.

Pertahanan yang kuat merupakan kebanggaan tertentu bagi suatu Negara, oleh karena itu seluruh element rakyat yang ada didalamnya harus ikut terlibat menjaga keutuhan Bangsa dan Negaranya. Semua Negara di dunia pasti tidak mengingikan perang terjadi, karena akibat perang tersebut justru banyak menimbulkan kerugian. Sebagai antisipasi wajib militer boleh saja dilakukan, namun jangan sampai menjadikan kesombongan dan membuat ulah akibat kebesarannya tersebut. Mari ciptakan kedamaian, kesatuan dan kebersamaan, untuk membentuk kerja sama bukan untuk suatu permusuhan.

Daftar Pustaka

http://nasional.tempo.co/read/news/2013/06/04/078485746/Jokowi-Setuju-Wajib-Militer-Ini-Untung-Ruginya, diakses pada 19 Mei 2015, Pukul 12.30 WIB.